Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA bersama 45 tokoh nasional baru saja mendeklarasikan perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) pada April lalu di mana Din ditunjuk sebagai ketua dewan nasional. Namun Din menegaskan bahwa PIM bukan dirancang sebagai Partai Politik.
Ditemui pada sela-sela acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) pada Senin siang (23/4) bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Din menyatakan pendirian PIM akan fokus pada kemajemukan Bangsa Indonesia untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan bangsa.
“PIM fokus menggalang potensi kemajemukan bangsa yang bersifat lintas agama, suku, profesi, gender sekalipun untuk dijadikan kekuatan. Intinya kemajemukan itu harus menjadi kekuatan. Tapi tidak sekedar kemudian merajut kemajemukan sebagai kekuatan, tapi perlu juga terlibat dalam aksi-aksi nyata untuk menanggulangi masalah bangsa ini,” tutur Din.
Implementasi nyata dari fokus PIM tersebut diwujudkan dari tingkat tataran atas konseptual hingga tingkat bawah yang melibatkan semua pihak mulai pemerintah hingga rakyat di pedesaan. Semua visi itu terangkrum dalam dasa cita budaya berkemajuan yang Din sampaikan pada pidato kebangsaan bertajuk “Indonesia Maju”.
Poin-poin penting yang tercantum dalam dasa cita tersebut antara lain maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri, maju dari tirani, maju dari sifat feodalisme dan primordialisme, maju dari budaya nepotisme, maju dari kecendurungan menganiaya diri sendiri, maju dari budaya kekerasan, maju dari kebiasaan korupsi, maju dari ketergantungan negara lain, maju dari rasa rendah diri, dan maju dari kecintaan pada dunia. Din menyatakan hal terpenting dalam mewujudkan Indonesia maju yakni adanya budaya berkemajuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya-budaya itulah yang terangkum dalam dasa cita budaya berkemajuan.
Sebagai ketua dewan nasional PIM, lebih lanjut Din Syamsuddin menyatakan bahwa visi PIM sebagai organisasi masyarakat berhimpit dengan visi Muhammadiyah untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan. “Konvensi ini sangat penting karena Muhammadiyah sudah menetapkan satu visi keindonesiaan yang disebut dengan visi Indonesia berkemajuan. Saya kira visi PIM berhimpit dengan visi Muhammadiyah ini, secara esensi cita-cita nasional Indonesia yang oleh Muhammadiyah diberi tafsir kontekstual. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Konvensi ini ingin menawarkan kepada bangsa sebuah konsensus Indonesia yang kita cita-citakan dan usaha kita bersama untuk merealisasikannya. Ini tentu sebuah proses panjang yang melibatkan elemen-elemen lain,” lanjutnya.
Sementara itu, Din juga membantah pernyataan kekhawatiran bahwa organisasi masyarakat PIM akan dirancang sebagai partai politik pada kemudian hari. Menurut Din, visi misi awal didirikannya PIM justru akan semakin sulit diwujudkan apabila sudah memiliki kepentingan politik.
“Kita tidak meniatkan dan merancang PIM sebagai partai politik, karena kami ingin terlibat dalam aksi yang bersifat kultural yaitu memperkuat landasan kultural, saya yang mendirikan PIM bersama tokoh yang lain tidak berpikir demikian seperti ormas-ormas lain yang tau-tau jadi partai politik. Kalau seandainya di tengah jalan dari dewan nasional, provinsi maupun di daerah berpikiran untuk hal itu, saya akan menjadi yang pertama menyatakan ketidaksetujuan. Karena bagi kami gerakan kemanusiaan kemasyarakatan yang memiliki agenda politik, maka cita-cita awal akan tidak berjalan, kita akan terkotak-kotak dalam kepentingan politik,” tutup Dien.