SEMARANG -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan semua fraksi sepakat untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Rabu (25/1) lalu, kami sudah laksanakan rapat gabungan untuk mendengar pendapat fraksi-fraksi," kata Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI Bambang Sadono di Semarang, Sabtu (28/1).
Hal itu diungkapkan mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Pusat itu usai serap aspirasi bertema "Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila" yang digelar MPR RI. Menurut dia, seluruh fraksi setuju dengan kembalinya GBHN sebagai model sistem pembangunan, tetapi masing-masing fraksi berbeda dalam menyikapi cara atau mekanismenya.
Ia mencontohkan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasional Demokrat (Nasdem). "Dari PDI Perjuangan menyatakan setuju GBHN menjadi penetapan MPR dan hanya terbatas yang diamendemen adalah soal GBHN. Ini didukung Nasdem, PAN, PPP, dan PKB," katanya.
Partai Demokrat, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah itu, setuju dengan GBHN, tetapi tidak usah mengamendenen dan cukup memperbaiki undang-undangnya (UU). "Dari Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kelompok DPD setuju juga dan dalam amendemen UUD 1945 tidak dibatasi hanya soal GBHN, melainkan juga agenda lainnya," katanya.
Hanya saja, kata Bambang, dari Golkar dan PKS belum menyebutkan agenda lain yang akan dibahas selain GBHN, sementara dari DPD sudah menyebutkan, yakni penguatan MPR dan DPD.
Yang agak berbeda, kata dia, dari Partai Gerindra yang menyetujui GBHN, namun kalau ada amendemen mengusulkan dikembalikan lagi kepada UUD 1945 yang sebelum diamendemen. "Dari Hanura tidak datang. Namun, prinsipnya semua (fraksi, red.) setuju dengan kembalinya GBHN, cuma caranya yang berbeda-beda," kata sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu.
Meski demikian, Bambang mengatakan GBHN nantinya akan berbeda dengan GBHN semasa Orde Baru, sebab jika disamakan akan bertabrakan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. "Tahun ini, (GBHN, red.) sudah mulai akan digarap. Setelah fraksi sudah mulai sepakat kan ada pengusulan. Pengusulan kan dari anggota, tidak bisa dari fraksi," ucapnya.
Sumber: Republika