Kelima organisasi mahasiswa tersebut diantaranya, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Front Mahasiswa Islam (FMI), Front Santri Indonesia (FSI), Pemuda Al-Irsyad, dan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Kelima organisasi mahasiswa Islam ini mendiskusikan serangan politik dan hukum terhadap ulama dan umat Islam yang terus terjadi saat ini.
Habib Ali Al-Attas As-Segaff selaku pimpinan FMI menilai segenap elemen gerakan pemuda dan mahasiswa Islam harus tampil melawan pihak yang ingin mendiskreditkan Islam. "Parahnya mereka juga berupaya mengkriminalisasikan ulama dan habaib, sebagaimana yang tengah dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1).
Upaya-upaya semacam ini, kata dia, adalah strategi busuk untuk mengadu domba umat Islam dan merusak toleransi antar umat beragama yang pada akhirnya berujung pada upaya disintegrasi bangsa. Ini juga memberi kesempatan pada pihak asing dengan mudah menjajah Indonesia.
Koodinator Nasional BKLDK, Alimuddin Baharsyah menegaskan, soal intoleransi yang dituduhkan kepada umat Islam adalah salah sasaran. Menurutnya, justru Islam adalah agama yang damai dan ummat Islam termasuk para ulama dan seluruh elemen umat Islam selama ini berjuang untuk menjaga toleransi antarumat beragama.
Ia pun menyoal Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang melaporkan Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, justru kehadiran PMKRI di negeri ini bukti bahwa umat Islam di Indonesia sangat tinggi toleransi kepada umat beragama.
"Justru sebaliknya, upaya menyerang dan mendiskreditkan ulama dan ormas Islam yang dilakukan PMKRI dan lainnya itulah upaya adu domba antar anak bangsa dan sangat menyakiti perasaan umat Islam," katanya.
Karena itu, Alimuddin meminta mahasiswa seharusnya memiliki sikap yang lebih besar melihat persoalan bangsa ini. Ketika bangsa ini menghadapi ancaman kekuatan asing, justru beberapa gerakan mahasiswa malah memperkeruh keadaan seolah ingin memainkan isu lain dengan menyerang umat Islam.
Sumber: Republika